Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Foto: Dep/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia dan Qatar sepakat untuk membangun kerja sama dalam membangun Program 3 Juta Rumah dalam rangka merealisasikan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo. Dari 3 juta rumah tersebut, 1 juta rumah di antaranya akan dibangun di Jakarta dalam bentuk rumah susun.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda meminta agar proyek rumah susun tersebut tidak membuat Jakarta mengalami suplai berlebih tingkat hunian.

“Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi kelebihan suplai (over supply) rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan,” ujar politisi Fraksi PKB itu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Untuk diketahui, nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia telah ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar, Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Penandatanganan yang dilakukan pada Rabu (8/1/2025) itu disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Qatar akan membangun membangun 1 juta rumah murah dengan bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan.

Huda mengatakan rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus berdasarkan kajian potensi pasokan dan permintaan. Menurutnya ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar. 

“Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya.

Masuknya investor dari Qatar, lanjut Huda akan sangat membantu realisasi program 3 juta hunian/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya akan menyediakan lahan. 

“Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” katanya.

Legislator Dapil jawa Barat VIII ini pun mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data yang solid.

“Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya. (uc/rdn)